Sadali Ie Sebut Pengurus DPD IWAPI Maluku Resmi Dilantik dan di Kukuhkan

Sadali Ie Sebut Pengurus DPD IWAPI Maluku Resmi Dilantik dan di Kukuhkan

Sadali Ie Sebut Pengurus DPD IWAPI Maluku Resmi Dilantik dan di Kukuhkan

Posted: 24 Jun 2022 06:51 PM PDT


AMBON, LELEMUKU.COM - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Maluku periode 2022-2027 resmi dilantik dan dikukuhkan.
Pelantikan Kepengurusan dilakukan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IWAPI, Nita Yudi dan pengukuhan oleh Gubernur Maluku, yang diwakili Penjabat Sekda Maluku, Sadali Ie. Pelantikan dan pengukuhan berlangsung di Hotel Santika, Jumat (24/06/2022).

Pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD IWAPI Provinsi Maluku periode 2022-2027 tertuang dalam Surat Keputusan Nomor : 093/DPP-IWAPI/IV/2022 Tanggal 01 April 2022 tentang Kepengurusan IWAPI Provinsi Maluku periode 2022-2027.
Dalam pelantikan tersebut, Nita bin Umar resmi menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) DPD IWAPI Maluku, menggantikan Lili Assagaff (Ketum IWAPI Maluku periode 2016-2021).

Turut hadir dan menyaksikan prosesi pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD IWAPI Provinsi Maluku periode 2022-2027, Pj Sekda Maluku, Sadali Ie dan Dewan Pembina DPD IWAPI Maluku, Ny. Widya Pratiwi Murad Ismail, Ketua Bhayangkari Maluku Eviyanti Nurhayati Latif dan Sekretaris HIPMI Maluku.

Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutannya yang disampaikan, Penjabat Sekda, Sadali Ie, mengatasnamakan pemerintah daerah mengucapkan selamat kepada pengurus IWAPI yang telah dilantik.

Ia berharap, IWAPI Maluku dan kabupaten/kota, dapat menjalin kerjasama yang baik dengan perangkat daerah terutama dalam menjalankan program kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"IWAPI bisa jeli dalam melihat peluang dan merumuskan program kerja bagi perkembangan usaha di Maluku serta menggalakkan gerakan pemberdayaan bagi para pedagang atau UMKM. Mengingat berdasarkan data BPS tahun 2021 sebanyak 64, 5 persen dari total UMKM dikelola oleh perempuan. Hal ini mengisyaratkan, bila perempuan memiliki potensi terhadap perekonomian negara, sehingga inilah yang wajib IWAPI dukung dan tingkatkan, guna mendorong terbukanya peluang bagi para perempuan untuk memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi daerah," harap Gubernur.

Untuk itu, melalui momentum pelantikan ini, IWAPI mampu berkontribusi secara optimal dan profesional, tidak hanya dalam kehidupan berorganisasi, namun juga dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Maluku. (indonesiatimur.co)

Nita Bin Umar Resmi Menjadi Ketum DPD IWAPI Maluku

Posted: 24 Jun 2022 06:25 PM PDT


AMBON, LELEMUKU.COM -  Nita bin Umar resmi pimpin DPD Ikatan Wanita Pengusaha (IWAPI) Provinsi Maluku, usai dilantik Ketum DPP IWAPI, Nita Yudi, dan dikukuhkan Gubernur Maluku, yang diwakili Pj Sekda Maluku, Sadali Ie, pada Jumat (24/06/2022), di Hotel Santika Ambon.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 093/DPP-IWAPI/IV/2022 Tanggal 01 April 2022 tentang Kepengurusan IWAPI Provinsi Maluku periode 2022-2027.

Dalam pelantikan tersebut, Nita bin Umar resmi menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) DPD IWAPI Maluku, menggantikan Lili Assagaff (Ketum IWAPI Maluku periode 2016-2021).

Saat sambutan, Ketua DPP IWAPI, Nita Yudi, mengaku dalam beberapa tahun terakhir, banyak usaha di sektor perekonomian terkena dampak pandemi.

Namun dirinya yakin, IWAPI Maluku bisa mencari alternatif di tengah kondisi sulit untuk mengembangkan kembali ekonomi di Maluku.

Ia pun mengajak IWAPI Maluku, untuk tidak ragu mencari celah alternatif yang bisa adaptif di tengah kondisi sulit seperti sekarang ini.

"Selamat bekerja. Jangan tunggu waktu lagi. Besok sudah bisa bikin rapat pleno pertama untuk menjalankan program. Pak Sadali (Pj. Sekda Maluku) , IWAPI dapat dijadikan mitra yang strategis," ujarnya.

Ia berharap, IWAPI yang notabenenya kaum perempuan dan para ibu,
harus adaptif dan responsif.

Dia juga mengingatkan, sekarang ini semua serba digital. Dan yang tahu tentang digital adalah kamu milenial. Oleh karena itu, dirinya memperbolehkan Ketum DPD IWAPI Maluku, untuk 6 bulan kedepan ada pergantian antar waktu atau tambahan anggota khusus untuk pengusaha milenial sebesar 30%.

"Saya minta 30% milenial atau milenial perempuan pengusaha karena di daerah lain juga saya minta milenialnya harus ikut serta, tetapi senior tidak kita singkirkan,"tegasnya.

Tujuan adanya kaum milenial menurutnya, agar bisa kembangkan penjualan online. Kalau toko offline hanya satu, kalau di online bisa punya 5 atau 10.

"Kita cari marketplace yang baru, yang baik yang banyak customernya,"jelasnya.

Sementara itu, Dewan Pembina DPD IWAPI Maluku, Ny. Widya Pratiwi Murad Ismail berharap, setelah pelantikan ini, IWAPI dapat menciptakan wirausahawan baru, khusus perempuan yang bisa meningkatkan perekonomian daerah. Karena ditangan perempuan, biasanya akan terlahir inovasi-inovasi yang dapat mewujudkan wira usahawan baru.

"Mudah-mudahan IWAPI bisa bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat dan seluruh kalangan untuk membangun Maluku dengan tupoksi masing-masing. Hanya pesan saja, mudah-mudahan kekompakan yang telah terjalin dipertahankan. Semuanya harus satu, mengatasnamakan IWAPI Maluku," katanya.

"Selamat kepada ibu Nita, mudah-mudahan kita bisa bekerjasama. Saya selaku Ketua Dekranasda Maluku siap bersinergi untuk mengembangkan UMKM," tutup Widya.

Hadir dalam pelantikan itu, Pj Sekda Maluku, Ketua Bhayangkari Maluku, perwakilan dari Persit, perwakilan dari Jalasenastri, perwakilan dari PIA Ardhya Garini, perwakilan dari Adhyaksa Dharmakarinidari, dan dari Wanita Muslim Maluku. (indonesiatimur.co)

Murad Ismail Lepas Kontingen KORMI Maluku untuk Ikuti Festival Fornas ke-VI di Palembang

Posted: 24 Jun 2022 05:00 AM PDT


AMBON, LELEMUKU.COM -  Gubernur Maluku, Murad Ismail melepas keberangkatan 101 kontingen Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Maluku, Jumat (24/06/2022), untuk mengikuti Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) ke-VI di Palembang, Sumatera Selatan. FORNAS akan berlangsung dari tanggal 1 hingga 7 Juli mendatang.

Pelepasan kontingen berlangsung di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku,
ditandai dengan pemasangan jaket KORMI oleh Gubernur kepada enam perwakilan peserta.

Peserta yang akan mengikuti Fornas pun berasal dari sembilan INORGA antara lain, Yayasan Jantung Sehat, Ikatan Langkah Dansa Indonesia, Universial Line Dance, KeBugaran Lansia Pra Lansia Indonesia, Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia, Senam Tera Indonesia, Perkumpulan Street Soccer Indonesia, Persatuan Gateball Seluruh Indonesia dan Indonesia e-Sport Association.

Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan selamat dan apresiasi kepada kontingen. Pelaksanaan FORNAS, kata Gubernur, selain sebagai momentum dalam meningkatkan olahraga rekreasi juga menjadi wadah silaturahmi yang dapat dimanfaatkan kontingen untuk membangun ikatan persaudaraan dan kekeluargaan bersama dengan para peserta kontingen lainnya.

Keiikutsertaan dalam pelaksanaan FORMIi, kata Gubernur harus dimanfaatkan anggota kontingen KORMI untuk memperkenalkan Maluku dari aspek sosial ekonomi budaya dan pariwisata.

Kepada Pengurus KORMI Maluku, Gubernur juga berharap untuk terus melakukan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan di Maluku, sehingga keikutsertaan Maluku pada FORNAS tahun ini, bisa mendapatkan hasil terbaik.

"Saya pastikan pemerintah daerah akan mendukung dan menaruh perhatian serius kepada KORMI Provinsi Maluku. Untuk itu, sebagai Duta olahraga rekreasi, saya berharap agar kontingen dapat menjaga kekompakan dan senantiasa menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti festival," tandas Gubernur.

Sementara itu, Ketua KORMI Maluku,  Widya Pratiwi Murad Ismail mengatakan, FORNAS sebagai event dan promosi olahraga kreasi – masyarakat secara nasional, sebagai bentuk pelaksanaan amanat UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), Junto Pasal 19 ayat 1 – 6 Tentang Olahraga Rekreasi.
FORNAS juga, sebut Widya, menjadi tanggung jawab KORMI Nasional sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORMI.

Ia menjelaskan, tujuan dari kegiatan FORNAS adalah untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa yang demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika, serta melestarikan dan meningkatkan budaya daerah dan nasional.

"Akhirnya, kepada para peserta lomba yang saya sayangi. Saudara-saudara adalah orang-orang yang terpilih sebagai Duta Olahraga Rekreasi Masyarakat yang akan berlomba maupun bertanding di tingkat nasional. Saya berpesan kepada saudara-saudara, sekalian bahwa benar-benar menjaga kondisi badan, agar tetap sehat dan memiliki stamina yang prima," tandas Widya.

Turut hadir dalam kegiatan pelepasan Kontingen KORMI Maluku dihadiri, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, Penjabat Sekda Maluku Sadali Ie,
sejumlah perwakilan Forkopimda, dan pimpinan OPD Lingkup Pemprov Maluku. (indonesiatimur.co).

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon Bentuk Timpora Laut dan Udara

Posted: 23 Jun 2022 10:28 PM PDT


AMBON, LELEMUKU.COM - Dengan bergulirnya regulasi dan kebijakan di negara Indonesia terhadap warga negara asing untuk kemudahan dalam memperoleh ijin tinggal di Indonesia dan dikeluarkannya surat edaran Plt Direktur Jenderal Imigrasi tentang kemudahan keimigrasian dalam rangka mendukung pariwisata berkelanjutan pada masa Pandemi Covid-19, tidak menutup kemungkinan akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketahanan nasional. Fenomena ini menuntut kesadaran betapa pentingnya kewaspadaan dalam kemasyarakatan berbangsa dan bernegara terhadap pengawasan orang asing. Oleh karena Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TimPora) Laut dan Udara, pada Jumat (24/06/2022) di Hotel Santika Ambon.

Dalam sambutannya dalam acara pembentukan dan Pengukuhan TimPora, Kepala Kantor Wilayah Hukum HAM Maluku, HM Anwar N mengatakan, sebagai bentuk pengawasan bersama dalam menjaga kedaulatan Indonesia, perlu adanya sinergitas antar instansi pemerintahan.

"Kerjasama ini perlu ditingkatkan terkait kerawanan yang terjadi. Sesuai amanat undang undang nomor enam tahun 2011 tentang keimigrasian, perlu dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing, untuk melakukan pengawasan serta koordinasi dan pengumpulan informasi terkait kegiatan dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia, yang anggotanya terdiri dari badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah,"jelasnya.

Menurutnya, pengawasan terhadap orang asing pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga sangatlah perlu sinergitas dari semua pihak untuk mengamankan kebijakan selektif terhadap orang asing yang berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia.

"Mari kita bersama sama saling bahu membahu dalam mengawasi kegiatan orang asing di wilayah kerja kita sehingga dapat mengantisipasi hal-hal negatif yang mungkin bisa terjadi dengan adanya keberadaan warga negara asing,"tandasnya. (indonesiatimur.co)

Murad Ismail Lepas 496 Calon Jemaah Haji Maluku

Posted: 23 Jun 2022 06:46 PM PDT


AMBON, LELEMUKU.COM - Sebanyak 496 Calon Jamaah Haji (CJH) provinsi Maluku dilepas oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, di Asrama Haji Waiheru, pada Kamis (23/06/2022).

Jumlah tersebut sudah termasuk 162 CJH asal Kota Ambon, Maluku Tengah 63, Maluku Tenggara 31, Kepulauan Tanimbar 7, Seram Bagian Barat 44, Seram Bagian Timur 46, Kepulauan Aru 23, Buru 45, Buru Selatan 19, Kota Tual 47 dan Maluku Barat Daya 3 orang.

Dalam sambutannya,Gubernur menyampaikan, dua tahun berturut-turut pelaksanaan ibadah haji ditiadakan akibat COVID-19, sehingga dengan dibukanya kembali pelaksanaan ibadah haji tahun ini, maka harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada jemaah, sehingga memberikan kenyamanan bagi para jemaah dalam menjalankan ibadah.

Ibadah haji, kata Gubernur, merupakan ritual istimewa serta syarat dengan makna perpaduan antara dimensi batin dan jasmani.

" Perlu adanya rasa syukur karena calon haji sebanyak 496 jamaah dapat diberangkatkan sesuai kuota Provinsi Maluku. Namun demikian, ada juga jemaah yang belum bisa diberangkatkan karena faktor usia dan lain-lain, juga calon haji yang masuk daftar tunggu," ungkap Gubernur.

Kepada CJH Gubernur berpesan, agar sebisanya meningkatkan semangat beribadah dan menanamkan niat menunaikan ibadah haji semata-mata karena Allah SWT.

"Bapak-bapak dan ibu-ibu datang ke tanah suci untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, maka gunakanlah waktu selama 40 hari itu untuk memperbaiki ibadah seperti berdzikir, berdoa, bersedeqah dan tawakal. Kesemuanya ini adalah bertujuan untuk meraih ridho dan rahmat dari Allah SWT yakni Haji Mabrur dan Mabruroh," imbuhnya.

Gubernur juga meminta para jamaah untuk menjaga kesehatan agar mampu menunaikan ibadah dengan sempurna, karena pada dasarnya ibadah haji bukan hanya ibadah batin tetapi juga ibadah lahir yang memerlukan fisik yang sehat dan kuat, untuk dapat melaksanakan serangkaian ibadah haji.

Tak hanya itu, kepada petugas haji (Pemandu, pembimbing, tim kesehatan serta panitia penyelenggara ibadah haji) Provinsi Maluku, Gubernur juga meminta untuk melakukan tugas secara serius sesuai amanah dan tanggung jawab.

"Ingatlah bahwa kedatangan saudara-saudara di tanah suci nanti, pertama -pertama adalah karena tugas saudara untuk melayani jemaah haji. Dan beriringan dengan tugas yang mulia, saudara-saudara para petugas juga dapat menunaikan ibadah haji," tandas Gubernur. (DiskominfoAmbon)

BPSDM Gelar Bimbingan Terknik untuk Tingkatkan Pemahaman Terkait SAKIP

Posted: 23 Jun 2022 07:37 PM PDT


AMBON, LELEMUKU.COM - Dalam rangka meningkatkan pemahaman SKPD mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku, menggelar bimbingan teknis (Bimtek) SAKIP, Kamis (23/06/2022).

Kegiatan itu dibuka langsung oleh Penjabat Sekrrtatis Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie didampingi Kepala BPSDM Proviinsi Maluku, Hadi Sulaimam.

Gubernur dalam sambutan yang disampaikan Pj. Sekda, Sadali Ie mengatakan, beberapa fenomena permasalahan yang timbul seiring dengan diimplementasikannya SAKIP antara lain, adanya paradigma yang keliru dari aparatur pemerintah bahwa keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan hanya berdasarkan penyerapan anggaran.

"Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinnerja Pemerintah (LAKIP) yang dianggap formalitas dan rendahnya kualitas substansi, keakurasian informasi, dan pengkuran kinerja pemerintah yang dilaporkan pada LAKIP, sehingga hal inilah yang kemudian mengakibatkan sulitnya menyusun LAKIP," uarnya.

Permasalahan yang melanda organisasi pemerintah saat ini, sebut Gubernur, yaitu adanya pemikiran aparatur pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat tingkat output maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar.

"Oleh sebab itu, Bimtek SAKIP ini, sebagai tuntutan utama dalam peningkatan kompetensi ASN yang membidangi pelaporan dan evaluasi kinerja instansi yang menunjang penyusunan LAKIP, sehingga dapat tercapai laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku," ujarnya.

Ditegaskannya, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024 untuk mewujudkan Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan terlayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan memerlukan kesiapan yang matang dari pemerintah daerah, dimana salah satu hal yang perlu dipastikan adalah terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berdaya saing, yang dapat menggerakkan roda pemerintahan serta menjalankan program-program pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan, kata Gubernur, berdampak langsung dalam pencapaian sasaran, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan untuk mrmbiayai program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada masyarakat.

"Inilah yang disebut dengan prinsip akuntabilitas berorientasi hasil melalui implementasi penganggaran berbasis kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,"paparnya.

Ia menekankan, SAKIP dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fumgsi serta pengelolaan sumber daya pekaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Penyusunan laporan kinerja dalam SAKIP, tegasnya, dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja serta pengukuran kinerja dam evaluasi kinerja. Dan media akuntabilitas tersebut dibuat secara periodik memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberikan delegasi wewenang.

Untuk itu, pelatihan ini merupakan salah xatu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ASN dalam penyusunan dan pengimplementasian SAKIP.

"Terkait hal ini, saya meminta perhatian dari xeluruh peserta BIMTEK agar memilki komitmen yang kuat, sehngga pada saat berakhirnya pelatihan ini, saudara-saudara dapat mengimplementasiksn SAKIP secara intensif," tandas Gubernur. (indonesiatimur.co)