NAMLEA, LELEMUKU.COM - Bupati Maluku Tenggara (Malra), Provinsi Maluku, M. Thaher Hanubun seusai mengikuti Pelantikan Dewan Hakim, selanjutnya menunaikan Ibadah Sholat Jumat dan mengambil Kesiapan MTQ Maluku Tenggara, di Penginapan Rara, Kota Namlea, Kabupaten Buru pada Jumat (14/06/2019) .

Kunjungan Bupati Hanubun tersebut, didampingi oleh Ketua DPRD Kab. Maluku Tenggara S.Th. Welerubun, SH , Kepala Kementerian Agama Kab. Malra Drs. A. Difinubun, M.Sos.I , Asisten Pemerintahan dan Kesra. Setda. Malra Drs. Hai. Abd. Ingratubun, M.Si , Kadis Ketahanan Pangan A. Rembang , Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga M. Rembang, S.STP, M.Si dan Ketua LPTQ.

Dalam kunjungannya, Thaher Hanubun bertatap muka dan berbicara langsung dengan panitia kontingen terkait kesiapan Kontingen MTQ Malra untuk menerima MTQ Ke - XXVIII Tingkat Provinsi Maluku. Ia juga akan mengecek Kontingen MTQ Malra dengan masing-masing peserta di masing-masing kamar sambil menunggu dengan peserta terkait kesiapan mereka.

Diakhir kunjungannya, Hanubun berpesan kepada Panitia Kontingen MTQ Malra agar terus memberikan perhatian ekstra bagi peserta sehingga dapat berlomba dengan baik dan kembali dengan hasil yang baik pula.

"Tidak perlu membahas soal juara umum, yang terpenting dapat memberikan yang terbaik untuk mewakili Maluku Tenggara di Tingkat Provinsi," tutup dia. (DiskominfoMalra)

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku lakukan pemeriksaan pengelolaan dana desa (DD) di Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian pada Jumat (14/06/2019) siang. Rombongan Komisi A DPRD Tanimbar yang dipimpin oleh Ketua Komisis A DPRD Simon Johan Liur, ini berfokus pada dugaan penyalahgunaan anggaran untuk desa yang dipimpin oleh Paulinus Kalkoy tersebut.

Tiba di Kantor Desa Atubul Da, para wakil rakyat ini disambut positif oleh warga, namun aparat desa tersebut terkesan tidak ingin bekerjasama, salah satunya ketika permintaan untuk menunjukkan dokumen Rancangan Anggaran Belanja Desa (RABDes) tahun 2018 dan laporannya tidak ditunjukkan dengan segera. Hal ini membuat rombongan Komisi A harus menjelaskan posisi mereka yang memiliki hak menindaklanjuti permintaan masyarakat atas dugaan penyalahgunaan dana desa di seluruh Tanimbar.

Johan memaparkan pihaknya mendapatkan laporan dugaan penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Atubul Da yang pada tahun ini sedang melakukan 5 program pembangunan dengan total anggarannya Rp134,700,000, diantaranya pembangunan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman Perdesaan sepanjang 194m dan lebar 6m. Dengan fokus pekerjaan Pengadaan Pasir dengan nilai Rp39.900.000 (Swd); Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman Perdesaan sepanjang 1000m dan lebar 4m. Dengan fokus pekerjaan Pengadaan Pasir berjumlah 78 HOK/Ret dengan nilai Rp23.400.000 (Swd).

Selanjutnya pembangunan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih sepanjang 1,195m dengan fokus pekerjaan Pengumpulan Material Lokal Pasir berjumlah 180 HOK dengan nilai Rp18.000.000 (Swd) menggunakan Dana Silpa; Pembangunan Gedung PAUD (1 RKB) dengan ukuran 7x8m dengan fokus pekerjaan Pengumpulan Pasir berjumlah 133 HOK/Ret senilai Rp.39.900.000; dan pembangunan 1 unit Kolam Mata Air berupa Bak Air dengan fokus pekerjaan Pengumpulan Material Pasir berjumlak 45 HOK/Ret dengan nilai Rp13.500.000 (Swd).

Namun saat memeriksa hasil pelaksanaan pembangunan desa tersebut, para senat Tanimbar ini mengakui ditemukan adanya kejanggalan dan laporan warga, sehingga hal ini akan dipelajari, ditelaah dan akan dikonfirmasi ke pihak terkait pada Senin (17/06/2019) nanti.

Komisi A DPRD Tanimbar kemudian melakukan pengukuran ulang ruas jalan yang diduga memakan anggaran besar untuk pembangunan di desa tersebut. Hasilnya ungkap Simon Liur akan dibeberkan pada pertemuan dengan Inspektorat Tanimbar.

Sementara beberapa masyarakat yang ditemui Lelemuku.com di desa tersebut mengungkap mereka ditipu sebab proyek pembuatan jalan diklaim sebagai usaha swadaya masyarakat, sementara RAB proyek tersebut telah dianggarkan. Salah satunya tidak dibangunan papan informasi terkait program pembangunan pemerintah terkait jalan rabat pada 6 RT pada desa tersebut yang tidak dibangun. Selanjutnya masyarakat desa tersebut mengakui bahwa anggaran senilai Rp50 juta tersebut sudah diberikan pemdes ke tiap RT, tanpa memberikan hitungan serta informasi sebenarnya tentang proyek itu.

"Tiap-tiap RT diberikan anggaran dari kepala desa sebesar Rp50 juta. Namun tanpa diberikan perhitungan, baik untuk biaya pembelian pasir, batu, air seperti yang tertera di RAB Desa. Sebab kades ungkapkan jika itu adalah anggaran swadaya masyarakat. " ujar Petrus, warga RT 3 desa tersebut.

Sementara itu pihaknya mengaku baru tahu jika program pembangunan jalan rabat tersebut bukan untuk perbaikan dan penambalan jalan lama.

"Kami baru tahu dana desa hanya untuk pembangunan rabat beton yang baru. Sementara semua proyek jalan itu hanya rehab saja. Tapi Inspektorat katakan kalau tidak ada keganjilan dalam proyek tersebut sebab katanya penggunaan anggaran proyek tidak bermasalah dan sesuai dengan penganggaran. Jadi kalau memang ada masalah, lebih baik mereka yang gelapkan anggaran itu harus bertanggung jawab," ujar dia. (Albert Batlayeri)

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Gereja Protestan Maluku (GPM) Jemaat Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku meminta seluruh masyarakat di daerah dengan 10 kecamatan tersebut untuk menghargai alam ciptaan yang sudah dipercayakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

"Sebagai keluarga Kristen, kita selalu diingatkan agar jangan serakah. Tidak serakah menebang pohon tetapi ikut melestarikan alam dengan kegiatan penghijauan, tidak serakah dalam menggunakan kantong plastik dan membuang kantong plastik di laut yang akan berdampak pada tumbuh kembangbiakan habitat laut serta tidak serakah membuang sampah di selokan-selokan sekitar rumah dan lingkungan kita," pinta Vicaris Ny. Jessy Watimena, M.Si dalam khotbah Ibadah Minggu di Balai Pembinaan Umat (BPU) Sejahtera pada Minggu (16/06/2019).

Melalui tema khotbahnya 'Penderitaan Semesta Akibat Kejahatan Manusia' yang terambil melalui bacaan Alkitab Kejadian pasal 6 ayat 11 hingga 13 dengan perikob 'Riwayat Nuh' dan pasal 7 ayat 10 hingga 24 dengan perikob 'Air Bah', Vic. Jessy mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap kekuatan alam, yaitu badai yang mengancam, merusak, merugikan dan mematikan.

"Sebab itu taatilah peringatan di dalam Alkitab, jangan buat bumi berkabung sehingga kehidupan berkelanjutan tidak dapat dinikmati sampai anak cucu kita," ujarnya.

Ny. Jessy pun mengisahkan peristiwa air bah di dalam bacaan yang dikutibnya bukan sekedar peristiwa alam dan bisnis manusia, tetapi bagian dari intervensi Allah, yaitu tindakan yang beralasan dan berdasar. Peristiwa tersebut merupakan alat penghukuman Allah kepada manusia di masa itu.

"Penghancuran dan pemusnahan alam semesta terlahir sebagai reaksi dari perilaku manusia, ini bukan keputusan sewenang-wenang. Karena Allah menjadi saksi utama atas kejahatan manusia dan bumi dinilai Allah sudah rusak. Tingkat kerusakannya sangat parah dan fatal, sehingga nilai estetika atau keindahan rusak parah bahkan moralitas manusianya," kisah dia.

Kemudian, Ny. Jessy pun menegaskan bahwa penghukuman yang diambil Tuhan merupakan pembelajaran bagi setiap manusia saat itu untuk menyadari perbuatan dosa dan kejahatan akan akibat begi semua makluk hidup yang lain.

Ia berpesan bahwa tindakan manusia terhadap alam dengan merusak, mengeksploitasinya secara serakah pasti akan berdampak pada alam semesta, seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami, kebakaran hutan, kekeringan serta kelaparan.

"Sebagaimana Nuh dan keluarganya maka baiklah kita sekeluarga pun dapat dipakai Allah untuk menyelamatkan alam ciptaan dengan hidup berkenaan kepada Allah melalui sikap memelihara, merawat dan melestarikan alam semesta ini," tutup dia. (Laura Sobuber)